DAFTAR MONITORING TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN (TAHUNAN 2011) TINGKAT SATKER DAN TINGKAT WILAYAH LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 1.Terdapat 54 rumah Negara pada Satker Kanwil DJPBN Provinsi Sumatera Utara ditempati oleh pihak yang tidak Berhak . 2.Tanah milik UAKPB Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Barat seluas 28.11 m2 dengan nilai minimal Rp.249.247.400.000,00 belum bersertifikat. 3.Penatausahaan dan Pengelompokan Aset Rumah Tangga Negara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Barat belum Menandai. 4.Aset tetap yang kondisinya sudah rusak berat senilai Rp.283.894 .512,00 pada KPPN Bandung II belum dihapuskan. 5.Terdapat 26 rumah Negara senilai Rp.2.144.208.256,00 di lingkungan satuan kerja kantor wilayah direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi jawa Tenga yang dihuni oleh pihak yang tidak berhak. 6.Tanah seluas 1.641 m2 yang dikuasai oleh satker Kanwil DJPB Prov. Jawa Tengah belum didukung bukti kepemilikan. 7.KPPN Semarang 1 belum mengusulkan asset rusak berat sebesar Rp.234.476.991,00 untuk dihapuskan. 8.Temuan berulang yang itu adanya aset tetap tanah pada Kanwil DJPBN Prov. Kalteng seluas 2.638m2 tidak didukung bukti kepemilikan senilai Rp.1.018.944.000,00. 9.Aset tetap diKanwil DJPB provinsi Kalimantan Tengah senilai Rp.1.019.680.000,00 tidak dimanfaatkan. 10.Penata usaha Aset tetap berupa tanah dilingkungan kantor wilayah direktorat jenderal Perbendaharaan Prov.Nusa Tenggara Timur belum selesai ketentuan. Ditulis oleh : reski_smk1prg